Breaking News
Loading...
Wednesday, November 20, 2013

Setahun Pembubaran BP Migas Konspirasi Mulai Terkuak

3:53:00 PM
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembubaran BP Migas melalui pengujian UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945, konspirasi mengenai pembubaran BP Migas mulai terkuak.

Dimulai dengan tertangkap tanggannya Rudi Rubiandini Ketua SKK Migas yang merupakan lembaga penganti BP Migas, berbeda dengan BP Migas, SKK Migas ini langsung dibawah Pemerintah melalui Kementerian ESDM, intervensi yang dilakukan oleh mafia migas makin kentara terungkap dalam hasil pemerikasaan dan sidang yang telah dijalani oleh RR.

Latar belakang pembubaran BP Migas menurut Anggawira Ketua Bidang ESDM DPP KNPI menyampaikan ada beberapa dalam rangka (mencoba) ada motif politik (pencitraan 2014) ada motif kekuasaan (berharap mendapat porsi dari “baju” baru fungsi BP Migas), menimbulkan kegaduhan sistemik, keputusan yang berakhir pada pembubaran BP Migas ini kami nilai kurang tepat dan kurang cermat, tidak lebih kepentingan segelintir pihak dengan memanfaatkan situasi sosial politik yang ada.

Anggawira yang juga Ketua Forum Dialog HIPMI menjelaskan Fungsi dan wadah BP migas sebenarnya lazim di berbagai negara, BP migas menjadi manajemen dari perusahaan migas baik nasional maupun internasional (baca KKKS), dimana sebagai manajemen  dapat mengontrol dapur KKKS dalam setiap pengajuan RKA dan juga setiap pengeluaran-pengeluarannya.

Kenapa itu harus diatur karena ada mekanisme cost recovery didalamnya. Sesuai dengan kontrak PSC ada cost yang akan direcover ketika KKKS sudah mendapat lampu hijau dimana lapangan yang dikelolanya secara komersil menghasilkan minyak atau gas bumi, kalau tidak dikontrol maka akan adan pembebanan yang tidak wajar dalam klaim cost recovery, penjelasan Anggawira.

Anggawira juga mengungkapkan upaya Judicial Review sebenarnya sangat rancu karena yang digugat adalah liberirasasi disektor hilir (masuknya shell, petronas, total dll) dan juga harga BBM yang mengikuti harga internasional, jelas ini bukan kewenangan BP Migas. Sebenarnya yang masuk dalam konteks ini adalah Pertamina yang tidak mendapat previllage bermain di rumahnya sendiri, yang sebenarnya juga pengaturan ini bukan domain BP Migas, ranah ini ada di Kementerian ESDM.

Masalah inefiensi sebenarnya sangat debatable, karena sampai degan tahun 2011 BP Migas telah diaudit oleh BPK dan hasilnya adalah WTP. Selain itu karena BP Migas adalah source of found dari APBN, BPK pun telah melakukan audit pada LKPP khusus  mengenai penerimaan negara dari sektor migas, Anggawira berharap Kasus yang menimpa Rudi Rubiandini ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, ise-isue yang dimainkan terkadang hanya digunakan segelintir pihak untuk memburu rente dari suatu prosedur yang ada, mengembalikan fungsi SKK Migas menjadi lembaga yang independent menjadi suatu keharusan.

Pembubaran BP Migas dan Pembentukan SKK Migas juga dikupas oleh Zuli Hendriyanto Direktur Eksekutif Indonesia Energi Monitoring (Indering), Pembentukan SKK Migas pasca Pembubaran BP Migas awalnya bertujuan agar pengelolaan Migas bisa dikelola lebih baik, tapi ternyata itu tidak lebih baik, tertangkapnya Kepala SKK Migas yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menunjukan bahwa Pembentukan SKK belum menjadi solusi yang tepat justru menambah masalah baru yang bisa menghambat proses pengelolaan Migas Indonesia sehingga hasil pengelolaan Migas yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat semakin jauh dari harapan.

Zuli Hendriyanto menegaskan bahwa setiap kebijakan tentang pembubaran maupun pembentukan Badan atau Lembaga untuk mengelola Migas Indonesia sebelumnya harus dilakukan penelitian, pengkajian dan survei lapangan serta audit dengan tepat dan benar berdasarkan data dan informasi yang akurat dan prosedur hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan, yang paling utama tujuannya harus untuk kemakmuran rakyat bukan berdasarkan pencitraan maupun kepentingan bagi-bagi kekuasaan untuk kelompok tertentu.

Dalam memperjuangkan terwujudnya ketahanan energi nasional dan meningkatkan pembangunan dan perekonomian nasional serta bertanggung jawab atas terwujudnya kehidupan Bangsa yang adil dan makmur maka Zuli Hendriyanto menghimbau agar seluruh komponen Bangsa dan Negara harus bersama-sama meningkatkan pengkajian, pengembangan dan pengawasan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan energi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, distribusi, transportasi dan perdagangan energi serta penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.


ANGGAWIRA
Ketua Forum Dialog HIPMI
Ketua Kompartemen Organisasi BPP HIPMI
Ketua Bidang ESDM DPP  KNPI

ZULI HENDRIYANTO
Direktur Eksekutif Indonesia Energi Monitoring (Indering)


Sumber : satunegeri.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer