Breaking News
Loading...
Thursday, October 24, 2013

Banyak Kepentingan Mengebiri PGN ?

4:25:00 PM

Pro Kontra Unbundling dan Open Acces
KE - Meski dengan jaringan pipa terbatas, berbagai kalangan ngotot pemerintah memberlakukan open access. Juga terus meminta pemisahan unit usaha transportasi dan perniagaan PGN meski dipastikan akan menambah biaya produksi. Siapa bermain?     

Ridha Ababil sendiri mengaku pusing. Hampir dua bulan ini Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk itu diberondong pertanyaan soal permintaan penerapan open acess dan unblunding yang sedianya jatuh tempo Oktober ini.

Dia tak habis pikir bagaimana harus menjelaskan secara gamblang kalau kedua kebijakan itu bisa berdampak merugikan konsumen di dalam negeri. “Kalau unblunding kami oke saja. Asalkan siap tidak nanti kalau harganya mahal? Tapi kalau open access saya rasa, PGN tak bisa melakukan itu,” tambahnya.

Memang kedua kebijakan ini berbeda, tapi punya hubungan erat. Kebijakan unblunding yang dimaksud merupakan instruksi pemisahan peran PGN, yang saat ini masih menjalankan fungsi pengangkutan (transporter) sekaligus perniagaan (trader). Sedangkan open access member titah PGN untuk membuka pipa gas secara terbuka. Ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

PGN semestinya menjalankan open access dan pemisahan peran pengangkutan dan niaga, dua tahun setelah Peraturan Menteri (Permen) diterbitkan pada 2011. Namun, Kementerian ESDM kemudian memperpanjangnya hingga akan berakhir Oktober 2013. Pada 2011 sendiri, petingggi PGN sudah mengirimkan surat ke Dirjen Migas Kementerian ESDM yang meminta pemerintah memperpanjang batas waktu selama 10 tahun atau hingga 2021.

Soal pemisahan anak usaha PGN (unblunding) Ridha merasa akan berdampak pada kenaikan harga gas. Pasalnya, tambahan usaha tentu menambah birokrasi dan biaya. “Sederhana saja, kalau ada perusahaan berarti biaya operasional meningkat. Kantornya, karyawannya, operasionalnya bertambah. Tentu biaya produksi lebih mahal dan harga gas makin naik,” sebut dia.

Hal senada diungkapkan Jobi Triananda, Direktur Pengusahaan PGN. Baginya, tambahan biaya dari rantai bisnis gas memberatkan. Sebab, dari produsen gas kemudian ditransportasikan hingga jalur niaga gas dan sampai pada konsumen akhir. “Kalau unbundling diterapkan,  rantai bisnis berasal dari produsen gas, lalu ke trader. Bisa juga sampai dua trader atau lebih karena adanya broker atau calo. Barulah ke transporter transmisi, kemudian lewat transporter distribusi. Balik lagi ke trader lagi, dan barulah ke konsumen akhir. Ini yang memberatkan,” terangnya.

Nyatanya tekanan permintaan unbundling tak reda. Akibatnya, Selasa 8 Oktober 2013 lalu, PGN mengumumkan pembatalan proyek pengembangan infrastruktur gas bumi di Semarang karena memakai konsep pemisahan bisnis transportasi dan niaga. Skema unbundling ini, lanjutnya, punya beberapa risiko seperti pembatasan perusahaan melakukan investasi baru.

Dia memberi contoh tahun 2002, PGN diwajibkan untuk melakukan unbundling pada pipa transmisi Sumatera Tengah (Jalur Grissik-Duri dan Grissik-Singapura) dan melahirkan PT Transportasi Gas Indonesia (TGI). "Tapi sampai sekarang TGI sulit untuk membangun infrastruktur baru. Tidak ada perusahaan transportasi yang mampu membangun infrastruktur tanpa dukungan kegiatan niaga. Kalau inefisiensi terjadi lagi apa konsumen mau terima," jelas Ridha.

Perlawan Berbagai Pihak
Sedianya paket open acess dan unblunding merupakan tuntutan dari sejumlah pihak. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai motor yang meminta pemerintah konsisten menerapkan fungsi pemakaian bersama (open access). Akhir Juli lalu, Kepala BPH Migas Andy Sommeng bilang sudah mengirimkan surat surat ke Menteri ESDM Jero Wacik agar penerapannya dilakukan bulan ini. “Gas yang ada di hulu tidak bisa lewat pipa. Akibatnya tidak terdistribusikan ke konsumen. Kami minta batas waktu itu ditepati.,” demikian permintaannya.

Perlawanan juga dilakukan PT PLN (Persero). Awalnya dari protes harga gas yang diberikan perusahaan setrum nasional itu dari PGN sekaligus merasa tak mendapat banyak jatah dari pengalihan (swap) gas Lapangan Gajah Baru, Natuna Sea Block A ke pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat pada Juli lalu. PLN menilai harga gas melalui pipa South Sumatra- West Java (SSWJ) milik PGN  menyalahi aturan BPH Migas karena dianggap mengeruk keuntungan berlebih.

Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki menuturkan, harganya saat itu mencapai US$10 per juta british thermal unit (million british thermal unit/MMBTU). Padahal, Suryadi merasa PGN mendapat harga hanya US$5,4 per MMBTU. “Dengan keuntungan PGN sebesar 40% atau sekitar US$2 per MMBTU, serta retribusi Rp750 per metrik kubik, atau setara US$2,5 per MMBTU keuntungan PGN sudah terlalu tinggi di hulu, ditambah biaya retribusi yang tinggi. Harusnya mereka cukup mengambil marjin 10% saja,” katanya kala itu. PLN juga menggerutu hanya mendapat jatah 5 Juta Standar Kaki Kubik per Hari  (Million Metric Square Cubic Feet per Day /MMSCFD) swap gas Lapangan Gajah Baru tersebut. Sementara PGN dapat 25 MMSCFD. Namun PGN kemudian melunak, medio Oktober ini mereka menambah alokasi pasokan gas sebesar 30 MMSCFD buat PLTGU Muara Tawar tersebut dari pasokan dari LNG FSRU Jawa Barat. “Karenanya harga gasnya mengikuti harga LNG, lebih mahal dari harga gas pipa,” jawab Ridha.

Sementara dari kalangan pengusaha diwakilkan Kamar Dagang dan Insudtri (Kadin) yang meminta penerapan open access sebagai penghapusan monopoli pipa gas oleh PGN. Ketua Kordinator Gas Industri Kadin, Achmad Widjaja menilai penerapan open access dan unbundling akan membuat harga gas di end user atau industri berpeluang diturunkan. Dengan toll fee paling tinggi US$1,47 dan keuntungan trader sebesar US$1-1,5 maka baginya harga gas di end user bisa berkurang US$2-3 dolar per MMBTU.

“Biaya operasional dan maintenance pipa PGN selama ini hanya 0,40-0,60 dolar per MMBTU. Sehingga, dengan open access, PGN tidak bisa semaunya tetapkan margin seperti sekarang. Dengan margin maksimal 1 dolar saja itu sudah sangat untung PGN,” sergah Achmad.

Toh PGN ngotot open access tak bisa dilaksanakan. Sebab kocek pembangunan infrastruktut pipa yang dimiliki PGN berasal dari kantong perusahaan pribadi. Keinginan open access menurut Ridha muncul dari dari trader gas di Jawa Timur (Jatim) yang berhasrat menggunakan pipa gas milik perusahaannya. “Mereka kan ingin menyalurkan gas ke pelanggan mereka. Tapi yang dimaksud pelanggan ini adalah konsumen PGN saat ini. Karena dalam jangka waktu dekat tak mungkin cari pelanggan baru,” timpal Ridha lagi.

Konsep open access pada kondisi sistem gas Indonesia dewasa ini dinilai masih belum ideal. Pasalnya, infrastruktur gas di Indonesia saat ini masih belum terintegrasi. “Pasar gas di Indonesia sampai saat ini masih dedicated. Terpisah-pisah. Dan pipa kami pun dibuat sesuai dengan konsumsi yang ada disana. Kalau perlunya ketebalan 10 inchi ya itu yang dipasang. Jadi tidak bisa dibuat open access,” Ridha berargumen.

Kebutuhan yang besar dari berbagai pihak terkait gas membuat PGN khawatir. Kalau mau open access maka perlu dilakukan perubahan secara signifikan dari skema desain dan operasi jaringan pipa distribusi yang semula dedicated (single-user) menjadi skema open access (multi-user). Dan, tentang penguatan infrastruktur butuh dana besar. Untuk membuat jaringan pipa gas Jawa Timur berstandar open access, PGN membutuhkan US$ 308 juta  atau sekitar RP 3,3 triliun. “Sedangkan kalau di jaringan gas Jawa Barat, butuh US$ 937 juta. Dan itu pun tidak menambah daerah-daerah baru,” hitung Ridha.

Dengan begitu, Ridha menasehati para peminta open acces untuk minta pembuatan infrastruktur pipa pada jaringan yang belum di lalui. Seperti Bogor-Sukabumi belum ada, bisa digunakan buat industri setempat. “Kenapa ngotot minta dari pipa PGN? Sebelum ini, adanya open access trader sudah banyak mendapat gas. Coba ditanyakan dari mana mereka mendapatkan gas tersebut. Jangan-jangan ini ada kepentingan lain atau calo?,” tanyanya. Hal ini juga dilayangkan Direktur IRESS Marwan Batubara.

Karena itu, dia Marwan meminta pemerintah ikut nimbrung membenahi karut marut infrastruktur gas nasional. Selama ini, PGN tidak pernah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak pernah memperoleh mekanisme cost recovery seperti industri migas lainnya. PGN sendiri sudah berhasil membangun jaringan pipa transmisi dan distribusi sepanjang 6.000 km, unit penampungan dan regasifikasi terapung (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) di Jawa Barat yang bekerjasama dengan Pertamina. Saat ini sedang menyelesaikan FSRU Lampung. “Seharusnya pemerintah bias ikut membantu dengan anggaran negara,” kritik Marwan.

Di sisi lain, pemerintah masih gamang soal open access dan unblunding .Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menilai kementeriannya masih mengkaji lebih lanjut. “Tunggu saja. Masih dievaluasi termasuk dampaknya,” pungkasnya mengelak.


Sumber : kabarenergi.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer