Breaking News
Loading...
Wednesday, September 11, 2013

Cost Recovery Rawan Disalahgunakan

8:27:00 PM
Sistem kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang dipelopori Indonesia dan kemudian diadopsi beberapa negara, dinilai tidak lepas dari kelemahan pada pola cost recovery-nya karena dianggap rawan disalahgunakan.

Anggota Komissi VII DPR-RI Satya Widya Yudha dan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafy mengatakan, kurang ketatnya kontrol pada cost recovery menjadikan penerimaan negara berkurang.

Skema PSC pertama kali diberlakukan pada 1966 saat PERMINA menandatangani kontrak bagi hasil dengan Independence Indonesian American Oil Company (IIAPCO). Kontrak ini tercatat sebagai PSC pertama dalam sejarah industri migas dunia. Penerapan PSC dilandasi semangat agar negara berperan lebih besar dengan mempunyai kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas.

Seperti berulangkali dikatakan para pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PSC bisa diibaratkan dengan model usaha petani penggarap yang banyak dipraktikkan di nusantara. Pemerintah adalah pemilik “sawah” yang mengamanatkan pengelolaan lahan kepada “petani penggarap”. Dalam bisnis hulu migas, “petani penggarap” ini adalah perusahaan migas baik nasional maupun asing. Penggarap ini menyediakan semua modal dan alat yang dibutuhkan.

Semua pengeluaran ini tentunya harus disetujui pemilik sawah, karena modal tersebut akan dikembalikan kelak saat panen. Penggantian ini, yang dalam dunia migas dikenal dengan istilah cost recovery, hanya dilakukan jika “panen” tersebut berhasil atau ada temuan cadangan yang komersial untuk dikembangkan.

Jika tidak, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap (kontraktor migas). Saat “panen” tiba, produksi akan dikurangkan terlebih dahulu dengan modal yang harus dikembalikan, baru kemudian dibagi antara pemilik sawah dengan penggarap sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Dengan pola ini, negara bisa memanfaatkan sumber daya migas karena modal dan teknologi disediakan oleh investor namun tidak terpapar risiko kegagalan eksplorasi karena biaya modal dalam kondisi tersebut tidak diganti dalam skema cost recovery.

Rawan Penyalahgunaan

Namun menurut Satya Yudha, ada yang rawan dalam sistem ini.

“Dalam PSC, filosofinya sederhana. Ibnu Sutowo waktu memperkenalkannya kurang lebih mengatakan ‘Katanya, di bawah bumi saya ada minyak. You bisa kelola dengan teknologi, orang, dan dana you. Kalau ada, minyaknya muncul dan berproduksi, berapa yang you keluarkan untuk memproduksi, saya bayar. Sisanya kita bagi hasil’. Itu filosofi sederhana Ibnu Sutowo di saat kita tidak punya SDM dan teknologi. Ada hal yang rawan di sini. Ada kata-kata yang menyatakan ‘Berapa yang you keluarkan, saya bayar’. Ini menjadi dogma PSC,” kata Satya.

Menurut Satya, kalimat itu bisa diterjemahkan macam-macam dalam pelaksanaannya.

“Bahwa misalnya, kalau ekspatriatnya bawa anak, ya anaknya disekolahkan dengan biaya yang diambil dari cost recovery. Itulah dogma PSC,” kata Satya.

Senada, menurut Ucok Khadafy, dalam beberapa kasus, cost recovery rawan disalahgunakan. “Harusnya kan cost recovery itu tidak boleh untuk membayar pengacara, tapi ini (pernah) dipakai untuk pengacara,” kata dia.

Uchok juga menyinggung sebuah perusahaan migas di Banten yang menyalahgunakan biaya yang kemudian ditagihkan kepada negara itu.

“Di Banten, ada perusahan migas di mana  anak-anak pejabatnya mendapat beasiwa dari cost recovery. Besarnya bisa sampai sekitar US$ 5.000 per bulan dikasih ke anak anak itu buat sekolah mereka. Guru-gurunya didatangkan dari luar negeri. Ini diambil dari cost recovery.  Ini tentu mengurangi penerimaan negara,” kata Uchok.

Institusi Pengontrol

Dikatakan Satya, agar bisa menerjemahkan skema PSC dengan benar, harus ada satu institusi yang bisa mengukur berapa biaya yang mereka keluarkan dan berapa yang negara bayarkan. Dengan demikian, semua bisa dimonitor betul sehingga negara tidak ditipu.

Dulu, kata Satya, ada institusi bernama Badan Koordinasi Kontraktor Asing (BBKA) di bawah Pertamina yang tugasnya mengontrol agar semua pengeluaran kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) bisa terukur sehingga pendapatan negara juga jelas.

“Di sinilah letak masalahnya bila institusi yang diserahi mandat untuk mengontrol itu menjadi kolutif, misalnya. Dia menjadi tidak berpihak pada negara sehingga rawan disalahgunakan,” kata dia.

 Oleh sebab itu, kata Satya,  bila Indonesia masih ingin menggunakan rezim PSC, harus ada institusi yang bisa mengontrol pengeluaran dalam skema ini, entah itu SKK Migas atau badan lain.

“Idealnya adalah, bagaimana kita bisa memaksimalkan pendapatan negara dengan kontrol itu, maka kita harus punya teknologi agar tidak ditipu. Misalnya, sekarang kan marak secondory dan tertiery recovey yang menggunakan steam flooding.  Saya sudah sering ngomong, saya tidak ingin Indonesia dijadikan ajang percobaan teknologi yang belum proven. Karena kalau gagal, mereka harus dibayar karena masuk dalam satu kesatuan sebagai PSC yang sudah berproduksi. Ini otomatis mengurangi pendapatan negara,” kata Satya.

Oleh sebab itu, Indonesia harus lebih pandai dalam bersikap.

“Caranya, institusi itu harus diisi oleh orang-orang yang canggih, yang bisa mengevaluasi, yang tidak bermental yesman, yang tidak mudah menerima argumentasi asing terhadap pengenalan teknologi baru sehingga tidak terakumulasi menjadi biaya negara untuk menggantinya,” kata dia.

Sumber : migasreview.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer