Breaking News
Loading...
Wednesday, August 7, 2013

Kembangkan BBN, Permen ESDM No. 32/2008 Akan Diganti

2:28:00 AM
Guna mengembangkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) sebagai variasi bahan bakar atau energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) akan mengganti Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, pertimbangan mengganti Permen No. 32/2008 dikarenakan berkembangnya pemanfaatan bioenergi baik untuk pembangkit listrik maupun sebagai bahan bakar pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Sehingga, perkembangan teknologi dan iklim pengusahaan bioenergi menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap ruang lingkup jenis bioenergi yang diatur pada Permen ESDM No. 32/2008. Targetnya, sebelum lebaran Haji Permen-nya sudah keluar,” ujarnya pada acara Public Hearing Revisi Peraturan Menteri ESDM No. 32/2008 di Jakarta, Senin (29/7).

Adapun pokok usulan yang akan menggantikan Permen No. 32/2008 diantaranya :
  • Perubahan kewenangan penangan pengelolaan BBN dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi kewenangan Direktorat Jenderal EBTKE,
  • Perluasan lingkup definisi dan pengaturan BBN yang semula hanya mengatur tentang biofuel (sebagai BBN cair) menjadi BBN yang terdiri dari BBN cair, BBN Padat, dan BBN gas,
  • Penambahan kewajiban (mandatori) pemanfaatan BBN cair bagi industri pertambangan mineral dan batu bara,
  • Penambahan kewajiban (mandatori) pemanfaatan biomassa untuk dicampurkan dengan batubra pada pembangkit listrik melalui cofiring bagi Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara,
  • Penyediaan infrastruktur pendistribusian BBN oleh Badan Usaha (BU) BBM,
  • Pengaturan izin usaha niaga BBN,
  • Pemberian sanksi administratif untuk BU BBN (oleh Dirjen EBTKE), BU BBM (oleh Dirjen Migas atas usul dari Direjen EBTKE), dan BUPTL (oleh Dirjen Ketenagalistrikan atas usul dari Dirjen EBTKE) yang tidak melaksanakan kewajiban pemanfaatan BBN,
  • Perubahan pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN pada tiap sektor.

Sumber : migasreview.com
 
Toggle Footer