Breaking News
Loading...
Saturday, August 24, 2013

Iptek sebagai Backbone Ketahanan Energi

8:35:00 AM
Ketergantungan Indonesia pada barang impor diakui banyak kalangan sudah terlalu besar. Mulai dari bahan makanan, buah-buahan, hingga peralatan berteknologi tinggi. Ibaratnya, jangankan produk high tech, yang seharusnya bisa dihasilkan oleh tanah negara ini, yang katanya subur makmur, nyatanya masih impor.

Di bidang energi pun juga demikian. Indonesia harus mengimpor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) karena produksi dalam negeri sudah tidak mampu mencukupi. Lalu, dengan kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energinya?

Salah satu hal yang tidak banyak diulas dalam hal ketahanan energi adalah bagaimana sebenarnya peran ilmu pengetahuan (iptek) dan teknologi dalam upaya mendukungnya. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Dr Tumiran mengatakan, fakta berbicara bahwa komponen infrastruktur Indonesia masih sangat banyak yang harus diimpor.

“Untuk pengembangan energi terbarukan, misalnya, sel surya saja kita masih lebih memilih untuk membeli dari luar walaupun dananya dari APBN. Ini karena berdasarkan pertimbangan biaya sehingga untuk pengadaan, beli saja karena lebih murah. Artinya, yang di dalam negeri tidak dikembangkan,” kata Tumiran.

Lalu bagaimana posisi riset Indonesia dalam mendukung penguatan infrastuktur energi nasional?

Menurut Tumiran, spektrum ristek Indonesia masih sporadis dan belum mampu di-upgrade untuk berkontribusi pada produk riil di industri.

Iptek sebagai Tulang Punggung

Staf Ahli Menteri bidang Energi dan Material Maju Kementerian Riset dan Teknologi Idwan Suhardi mengatakan bahwa membangun ketahanan energi harus dilakukan secara komprehensif dan konvergensif dengan tulang punggug iptek.

“Dengan hanya mengandalkan sumber daya alam saja yang kita jual mentah-mentah saja, PDB per kapita kita mencapai US$ 4.000. Bayangkan seandainya, itu kita olah sehingga menghasilkan nilai tambah,” kata Idwan.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kreativitas bangsa. Selain itu, kreativitas akan menghasilkan hak paten. Dia bahkan menyebut eksistensi bangsa dipertaruhkan pada iptek.

“Riset dan pengembangan di banyak negara, terutama untuk energi baru dan terbarukan seperti di Eropa, China, AS, dan Jepang menunjukkan kenaikan. Ini artinya ada aktivitas R&D. Tidak cuma beli jadi. Ini penting kita lakukan agar kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain,” kata Idwan.

Lonjakan Pengajuan Paten

PBB melalui salah satu lembaganya, World Intellectual Property Organisation (WIPO), melaporkan bahwa registrasi paten teknologi energi alternatif (di luar bahan bakar fosil) sejak 1970-an cenderung meningkat di AS, Eropa, Jepang, Korea Selatan,  dan China. Lonjakan ini adalah respons dari krisis energi yang mereka alami.

Bidang energi masih terus menarik perhatian dunia penelitian dan pengembangan dunia untuk menciptakan hak pengelolaan eksklusif atas berbagai penemuan dalam sektor tersebut.

Melalui analisis catatan paten, PBB/WIPO belum mencatat Indonesia sebagai negara yang memiliki signifikansi tinggi dalam menciptakan hak ekonomi atas hasil litbang energi alternatif. Ini berarti, kata Idwan, Indonesia sesungguhnya terancam memiliki ketergantungan yang kuat terhadap produk teknologi asing dalam mengelola energi terbarukan beberapa tahun di muka.

“Kita punya arus laut, bioenergi, angin, surya. Tapi patennya bukan kita yang punya. Solar cell saja kita beli padahal kita punya silika dan sumber daya yang banyak. Komponen itu malah kita beli dari China,” kata dia.

Dia juga mencontohkan Australia yang memiliki hak paten atas infrastruktur energi matahari. “Aneh, kita berada di kawasan tropis, memiliki biodiversity yang luas, arus laut banyak, matahari ada terus-menerus. Tapi yang punya banyak paten solar cell itu Australia, padahal sinar matahari di sana yang terus-menerus cuma di Darwin,” kata Idwan.

Dengan demikian, lanjut Idwan, dengan sumber daya yang besar, Indonesia seharusnya bisa mendapatlan hak kekayaan intelektual (HAKI) yang banyak, yang bisa menggerakkan industri karena. Sebagai misal, kata dia, dari bentuk turbin untuk pembangkit listrik tenaga angin saja,  patennya bisa ribuan.

Idwan mendesak para periset agar berinteraksi dengan permintaan saat ingin mendapatkan hak paten atas inovasi mereka.

“Kita tidak bisa lagi mendapatkan paten hanya berdasarkan keinginan periset. Kita harus berinteraksi dengan demand. Demand itu ada di daerah-daerah dan itu bisa diubah menjadi suatu business model. Kalau kita bisa men-generate satu aktivitas di situ, bahwa ada business activity, ada creacticity, kita bisa harapkan banyak paten yang muncul,” kata dia.

Peran Besar Daerah

Dia mendesak agar industri energi bisa ditumbuhkan di luar Pulau Jawa. “Kenapa harus di Jawa? Daerah harus terlibat dalam skim bisnis. Daerah sebagai vehicle, ada SDM, ada bisnis, ada energi, ada SDM. Maka, iptek akan berkembang. Kalau kita hanya bisa beli, artinya kita membayar lisensi. Berapa besar devisa kita yang keluar? Indonesia perlu mewaspadai ketergantungan terhadap lisensi teknologi asing dalam industri energi,” lanjut Idwan.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah pusat perlu melakukan investasi yang membangkitkan kepemilikan lisensi teknologi, yaitu untuk melakukan substitusi impor teknologi melalui pengembangan bisnis rekayasa rancang- bangun, pengadaan, dan manufaktur peralatan energi, baik hulu maupun hilir.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan diri mengelola lisensi teknologi secara komprehensif, termasuk dalam menarik tenaga kerja terampil dan mempergunakan standar kerja yang baik.

“Industri energi perlu dibangkitkan di daerah, baik dalam keperluan pembangkit listrik maupun penciptaan bahan bakar. Industri ini harus mampu melakukan re-investasi teknologi. Hanya dengan menguasai teknologi industri secara komprehensif,  daerah akan mampu memanfaatkan potensi keunggulan komparatif kekayaan alamnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya,” kata dia.

Paten Berdasarkan Permintaan

Menurut Idwan, di negara-negara maju, konsorsium perusahaan adalah pihak-pihak yang membiayai para periset. Ini berarti riset dan pengembangannya berdasarkan permintaan sehingga terjadi proses inovasi karena paten ada pada industri yang bersaing.

“Misalnya Exxon memiliki paten sekian banyak untuk industri migas, bandingkan dengan Pertamina yang hanya sekitar 500-an,” kata dia.

Praktik semacam itu seharusnya bisa dilakukan di Indonesia sehingga yang perlu dilakukan adalah mendorong perusahaan-perusahaan agar bersama-sama dengan suatu konsorsium berinteraksi dengan komunitas iptek di sini.

Idwan mencontohkan sebuah proyek yang dilakukan Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Swedia dalam membangun the Indonesia-International Institute for Life Science.

“Swedia terletak di sub tropis sementara kita di tropis. Swedia mengerti betul bahwa biodiversitas itu adalah resources. Dia mengerti betul bahwa di situ ada raw material untuk produk farmasi dan kesehatan. Ada grup perusahaan yang bekerjasama dengan suatu lembaga di Swedia. Itu yang ditandatangani oleh Presiden SBY Juni lalu di sana. November mendatang akan launching. Pemerintah kita nol rupiah. Kita cuma memfasilitasi. Kita dorong mereka melakukan R&D di sini,” papar Idwan.

Dia menegaskan, di manapun di dunia ini, aktivitas R&D negara itu cuma 1 persen sementara 2,5 persen lainnya dilakukan oleh industri


Sumber : migasreview.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer