Breaking News
Loading...
Thursday, August 1, 2013

Belajar dari Kasus Jarak Pagar untuk Bioenergi

8:37:00 AM
Kegagalan pengembangan jarak pagar (Jatropha curcas L) dalam program bioenergi beberapa tahun lalu menjadi pembelajaran yang sangat berharga.

Bantuan yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp10 miliar kepada masyarakat Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2007 dalam rangka mengembangkan Desa Mandiri Energi (DME) tidak bergema sama sekali.

Menurut seorang pelaku sejarah DME tersebut dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) beberapa waktu lalu, terjadi ‘sabotase’ yang membuat program tersebut tidak berjalan.

“Setelah para petani menanam 4 juta pohon dan siap berbuah, pabriknyanya malah diganti,” kata mantan mahasiswa Teknik Arsitektur Angkatan 1974 yang tidak mau disebutkan namanya itu.

———–

Kini, pemerintah mulai kembali menyeriusi pengembangan bioenergi di Tanah Air. Dalam konservasi energi, bahan bakar nabati (BBN) menjadi salah satu perhatian utama para petinggi negeri ini. Paling tidak, dalam dua kali coffee morning yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di mana semua pejabat eselon satu ESDM dan para stafnya membahas isu-isu energi, masalah BBN menjadi pembahasan utama.

Direktur Jenderal  Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo meminta agar implementasi BBN bisa dipercepat. Salah satu upaya percepatan itu adalah dengan merevisi Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2008.

Peraturan tersebut mengatur antara lain prioritas pemanfaatan BBN, mandatori pemanfaatan BBN (sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik), standar dan mutu (spesifikasi), penetapan harga, kegiatan usaha niaga BBN, prosedur izin usaha niaga BBN, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Kementerian Pertanian Irmijati Rachmi Nurbahar, pihak yang menjadi focal point untuk pengembangan biofuel mengatakan bahwa kementeriannya 100 persen mendukung revisi tersebut.

Jangan Ulang Sejarah Jarak Pagar

Namun dia mengingatkan bahwa penyediaan sumber bahan baku bioenergi itu jangan sampai mengulang sejarah jarak pagar.

“Tidak hanya di Kementan, perencanaan ini harus terintegrasi sehingga jangan sampai kasus jarak pagar terulang,” kata dia.

Irmijati menuturkan, waktu itu Kementan berupaya menanam jarak pagar di semua wilayah meskipun kadang-kadang agroklimatnya tidak pas di masing-masing wilayah.  Selain itu, sebenarnya dari sisi varietas, jarak pagar itu masih dalam tataran penelitian tim penelitian dan pengembangan (litbang) Kementan.

Dia mengatakan, sampai saat inipun, varietas yang sudah ada tidak berhasil karena secara keekonomian belum mampu memenuhi kebutuhan pemanfaatannya.

“Setelah menanam, petani mengalami kesulitan dalam pemasaran karena ini belum didisain secara baik, seperti siapa yang harus menampung dan harganya yang tidak menarik. Produktivitas belum bisa memberikan hasil yang baik dibandingkan dengan tanaman lain. Akhrinya, petani akan memilih yang lain demi peningkatan pendapatan,” kata Irmijati.

Dia juga mengatakan, tim litbang Kementan terus melakukan riset.

“Minggu lalu disampaikan ke Wamen Pertanian bahwa beberapa komoditasi ini memerlukan area yang dedicated untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menanam tanaman buat bioenergi. Sehingga jangan sampai, misalnya singkong untuk bioethanol berkompetisi dengan singkong untuk kebitihan pangan. Jadi, tidak bisa setiap daerah diminta menanam singkong untuk bioethanol,” kata Irmijati.

Dia menambahkan, kalau melhat skala keterbatasan lahan di Indonesia, dedicated land untuk sumber BBN harus menjadi pemikiran bersama.

Sawit untuk Bioenergi

Sebenarnya, kata dia, sektor pertanian yang sudah siap untuk pengembangan bioenergi adalah kelapa sawit mengingat luas lahannya yang sudah mencapai 8,5 juta hektare.

“Produksi crude palm oil (CPO) tahun ini diprediksi 23 juta ton sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) malah memprediksi bisa 27,5 juta ton,” kata dia.

Artinya, kelapa sawit adalah potensi yang saat ini tersedia dalam skala luas dan sudah diakui oleh Bappenas sebagai salah satu sumber komoditas.

Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, dengan produksi CPO yang diprediksi mencapai 27,5 juta ton, yang dipakai untuk biofuel hanya 2 juta ton atau kurang dari 10 persen.

“Dengan pemakaian untuk biofuel kurang dari 10 persen, hal itu tidak akan mengganggu pasokan pangan. Konsumsi CPO dalam negeri hanya 5,5 juta ton. Kalau dipakai untuk biofuel 2 juta ton, maka jadi 7,5 juta ton. Sisanya 22 juta tidak dipakai di Indonesia, tapi diekspor ke Eropa, India, dan lainnya,” kata Dadan.

Logikanya, dengan luas kebun kelapa sawit 8,5 juta hektare dan setiap hektare menghasilkan 6 ton, seharusnya saat ini sudah dihasilkan CPO sebesar 40 juta ton.

“Tapi sekarang baru 27,5 ton. Berarti ada kebun kebun yang masih muda, yang belum berbuah. Nanti kalau sudah berbuah, harus ada pasarnya. Nah, salah satu pasarnya dari sektor energi ya biodiesel ini,” kata Dadan.

Potensi Kemiri Sunan

Selain sawit, kemiri sunan ( Aleurites trisperma) berpotensi untuk dijadikan bahan baku bioenergi.

“Menurut informasi, kemiri sunan berpotensi menjadi bahan baku bioenergi namun masih dalam skala rintisan. Litbang Ditjen Perkebunan masih dalam tahap penelitan menyangkut keekonomiannya,” kata Irmijati.

Sehingga, kata dia, jangan sampai setelah diproduksi, dari sisi rendemennya tidak menarik untuk dikembangkan.

Dia menambahkan, yang harus dipertimbangkan adalah harga BBN tentunya bisa berkompetisi di sisi pengusaha, sehingga saat diminta berproduksi, harganya malah tidak menarik.

Harus Terintegrasi

Menurut mantan mahasiswa Teknik Arsitektur ITB Angkatan 1974 tadi, sebenarnya ada 60 jenis tanaman di Indonesia yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku energi nabati, termasuk jarak pagar. Namun kalau tidak dikembangkan secara terintegrasi, biaya produksi biofuel dari jarak pagar akan sangat mahal.

Dia mencontohkan proyeknya yang berada di Muko-muko Bengkulu yang pengembangannya dilakukan secara terintegrasi.

“Sudah saya coba dengan 250 hektare. Yang sudah saya lakukan, kalau biaya produksi jarak pagar Rp 10 ribu, ampasnya dijual ke pabrik makanan ternak punya saya, sudah berkurang biaya Rp 4.000. Kulitnya saya jual ke pabrik pupuk saya, maka berkurang lagi Rp2.000. Lalu, minyaknya saya jual ke parik farmasi saya, maka berkurang lagi Rp4.000. Habis (tertutup biayanya),” kata dia.

Dia menegaskan, kalau pengembangan jarak pagar hanya bicara soal minyak saja, maka lebih baik lupakan saja.

“Tapi kalu bicara secara integrated, banyak yang bisa dikembangkan,” kata dia.


Sumber : migasreview.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer