Breaking News
Loading...
Wednesday, July 3, 2013

Apa Yang Menyebabkan Produksi Migas Terhambat?

9:39:00 AM

FORGI - Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita memiliki ketergantungan yang begitu besar terhadap minyak. Karena produksi minyak Indonesia yang terbatas, lalu kita mengimpor minyak untuk menutupi kekurangannya. Tahun 2012 yang lalu konsumsi BBM Indonesia mencapai 1,09 juta barel/hari. Sementara itu, produksi BBM kilang Indonesia hanya 615,2 ribu barel/hari sehingga harus mengimpor BBM sebanyak 474,7 ribu barel/hari.  Di sisi lain, langkah nyata untuk meningkatkan produksi belum nampak secara signifikan.

Lantas apa yang menyebabkan produksi migas kita kurang maksimal?

Secara umum kegiatan industri migas dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan up-stream (eksplorasi & produksi); kegiatan down-stream (proses dan pemasaran); serta kegiatan penunjang, yaitu kegiatan yang bersifat menunjang kegiatan utama baik teknis maupun non teknis.

Industri migas high risk, high tech, high capital

Faktanya sejak tahun 1998 tidak ada kontrak eksplorasi baru, kecuali beberapa tahun terakhir. Bukan tidak ada kontrak eksplorasi baru, melainkan lebih karena tidak ada yang berminat mengikuti tender bloknya. Dari beberapa tender blok terakhir, berapa persen yang dibeli? Dari yang terbeli itu selanjutnya berapa persen yang kemudian dieksekusi?

Selama 2011 dan 2012, realisasi pemboran eksplorasi hanya mencapai 30% dari programnya. Sedangkan sumur development bisa lebih dari 100%. Investasi eksplorasi sangat mahal. Ada sumur yang harganya bisa mencapai US$100 juta atau setara Rp 1 triliun dan itu belum pasti dapat minyak. Pertanyaannya, beranikah Pemerintah menggelontorkan biaya besar-besaran untuk eksplorasi migas melalui Pertamina di frontier area, seperti di laut dalam?

Berdasarkan penuturan Rudi Rubiandini (SKKMIGAS), selama ini Pertamina sebagai BUMN dalam melaksanakan eksplorasi apabila dry hole maka dianggap merugikan negara. Eksplorasi belum tentu mendapatkan minyak.  Rasio sukses eksplorasi 30-40%, paling tinggi 50%. Jika gagal, maka kerugian yang harus ditanggung bisa miliaran, bahkan triliunan. Pemerintah membatasi Pertamina untuk masuk dalam bisnis yang beresiko tinggi. Kondisi ini tentunya sangat menghambat Pertamina.

Pertamina tidak punya dana untuk eksplorasi?

Ada dana yang disebut dengan Petrolium fund. Dana ini merupakan hasil dari pengelolaan migas yang digunakan untuk eksplorasi kembali. Namun ini tidak berlaku bagi Pertamina. Selama ini keuntungan Pertamina yang diperoleh dari usaha minyak (dividen) bukannya digunakan untuk reinvestasi eksplorasi migas, dana ini justru menjadi pemasukan APBN. Pertamina tunduk pada peraturan BUMN dan wajib memberikan deviden.

Meski sudah diusulkan, Petroleum fund belum bisa dianggarkan pada 2014. Petrolium fund belum memiliki landasan hukum. Landasan paling kuat berupa undang-undang. Untuk itu, aturan yang mengatur Petrolium Fund harus masuk dalam revisi UU Migas No 22 Tahun 2001 yang telah di-JR beberapa waktu yang lalu. Petroleum fund baru bisa diterapkan jika ada landasan hukumnya terlebih dahulu.

Birokrasi yang berbelit

Mungkin ini juga yang menyebabkan minimnya eksplorasi migas. Bayangkan saja, untuk kegiatan eksplorasi ada 25 izin dan memproses izinnya butuh 2-3 tahun. Tentunya hal ini juga akan memperburuk iklim investasi. Penting bagi pemerintah untuk segera memperbaiki birokrasi karena ini sangat menghambat.

Mandeknya pembangunan kilang

Sejak 2006 Pemerintah telah menandatangni puluhan MoU dengan sejumlah perusahaan dan negara asing, namun belum satupun rencana pembangunan kilang dieksekusi. Padahal pembangunan kilang sangat diperlukan untuk menunjang industri migas.

Kita semua sadar bahwa konsumsi minyak domestik terus meningkat. Untuk itu, pemerintah perlu segera mendorong pengembangan usaha migas. Sebagai pengemban tugas PSO, Pertamina harus diberi keleluasaan, dukungan serta diawasi agar menjadi persero yang berkembang. Pembangunan infrastruktur kilang serta perbaikan sistem birokrasi harus segera dilakukan. Selain itu, pemerintah harus mulai menggalakkan program diversifikasi energi untuk menyokong ketahanan energi nasional.
 
Toggle Footer