Breaking News
Loading...
Sunday, June 30, 2013

Jangan Terkecoh Subsidi BBM, Perbaiki Tata Kelola Energi !

10:57:00 PM
Oleh : Tulus Setiawan (Teknik Kimia, 2011)

FORGI - Mungkin kita heran atau bahkan bosan, mengapa naiknya harga BBM selalu menyeret kita pada perdebatan tak berujung? Pemerintah mengatakan bahwa subsidi BBM membebani APBN sehingga harga BBM harus naik. Di sisi lain, naiknya harga BBM menyebabkan harga-harga barang ikut naik.

Tahun 2012 nilai subsidi mencapai Rp 346,4 triliun atau 34,33% dari total belanja pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 211,9 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan Rp 94,6 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan sisanya, yaitu Rp 39,9 triliun dialokasikan untuk subsidi non energi seperti pupuk, benih, pangan, kredit program, dan lain-lain. Besaran subsidi BBM yang kian membengkak oleh pemerintah dianggap membebani APBN sehingga harus dikurangi.

Subsidi adalah domain akibat, bukan domain sebab. Selama akar yang menyebabkan akibat tak tersentuh, selama itu pula akan memproduk salah urus. Sadarlah bahwa akar permasalahan utama yang sesungguhnya adalah kurang tepatnya tata kelola energi.

Kita tergantung terhadap minyak, di sisi lain produksi minyak terbatas.

Paradigma yang ada sekarang seakan-akan kita ini negeri yang kaya minyak. Harga murah, konsumsi terus meningkat. Seakan lupa atau mungkin pura-pura tidak tahu bahwa cadangan minyak terus berkurang. Beberapa tahun terakhir produksi minyak cenderung turun. Cadangan minyak Indonesia hanya 3,6 miliar barel, diperkirakan akan habis dalam waktu 12 tahun lagi!

Masyarakat kita memang memiliki ketergantungan yang begitu besar terhadap minyak. Berdasarkan data bauran energi tahun 2011, minyak menempati posisi terbesar dengan presentase 49,5% dari jumlah total energi sebesar 1,176 miliar BOE. Sementara itu, konsumsi BBM Indonesia tahun 2011 sebesar 1,0837 juta bph sedangkan produksi BBM kilang Indonesia hanya 632,5 ribu bph. Produksi minyak domestik yang terbatas mengharuskan kita untuk melakukan impor. Namun sayang langkah ini tidak diiringi dengan usaha-usaha peningkatan produksi yang masih belum nampak secara signifikan, baik itu eksplorasi maupun pembangunan kilang.

Faktanya sejak tahun 1998 tidak ada kontrak eksplorasi baru, kecuali beberapa tahun terakhir. Pertamina sendiri sangat minim eksplorasi karena kurang dukungan dari Pemerintah. Pembangunan kilang juga tidak berjalan. Tercatat sejak tahun 2006 Pemerintah telah menandatangani puluhan MoU pembangunan kilang namun belum satupun rencana tersebut yang dieksekusi. Selain itu, sistem birokrasi yang berbelit juga semakin menghambat pengembangan usaha migas dalam negeri.

Kita memiliki sumber energi lain yang sangat menjanjikan tapi tidak dimaksimalkan.

Ketergantungan terhadap minyak yang notabene adalah energi fosil yang jumlahnya terbatas, tentunya akan menjadi bencana besar dikemudian hari jika tidak ada langkah nyata menuju diversifikasi energi. Padahal Indonesia memiliki banyak sekali sumber energi lainnya, baik energi fosil maupun energi non-fosil yang sangat potensial.

Lagi-lagi tata kelola energi Indonesia patut dipertanyakan. Contohnya pemanfaatan gas dan batubara. Bukannya dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, justru gas dan batubara selama ini lebih banyak diekspor. Padahal, ekspor sektor energi sebenarnya kurang tepat karena akan mengganggu ketahanan energi.

Program konversi BBM ke gas juga kurang berjalan. Belum tersedianya infrastruktur disinyalir menjadi penyebab utama terhambatnya program tersebut. Sementara itu geothermal, bioenergi, surya, tenaga air, angin, dan lain-lain masih minim sekali pemanfaatannya.

Prof. Iwa Garniwa, direktur PEUI, dalam sebuah seminar tentang energi mengatakan bahwa pengembangan pemanfaatan energi terbarukan memang membutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder terkait. Harus disiapkan di semua lini, mulai dari mendorong riset, mendorong industri, dan juga penyiapan kebijakan. Kebijakan energi harus sinergis dengan kebijakan industri dan kebijakan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan efisiensi energi yang baik.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi juga semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-6%, sedangkan pertumbuhan energi 7-8%. Meskipun begitu elastisitas energi masih terbilang tinggi, yaitu pada kisaran 1,6. Hal ini mencerminkan belum efisiennya penggunaan energi. Idealnya pertumbuhan ekonomi 3 kali lebih besar dari pertumbuhan energi. Sebagai pembanding, elastisitas energi Thailand 1,4 , Singapura 1,1 , Jepang 0,1 , dan Amerika 0,2.
Selain rendahnya efisiensi energi, aksesibilitas juga menjadi masalah tersendiri. Meski pertumbuhan dan elastisitas energi tinggi, konsumsi energi per kapita Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan karena akses masyarakat terhadap energi masih minim. Berdasarkan data tahun 2011 rasio elektrifikasi sebesar 72,95 persen. Artinya, masih ada hampir 30% rakyat Indonesia yang belum mendapatkan listrik. Rendahnya rasio elektrifikasi ini disebabkan kurangnya pembangunan infrastruktur energi, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mendorong pembangunan infrastruktur energi.

Permasalahan energi yang sesungguhnya bukanlah hanya menyoal subsidi, melainkan juga tata kelola energi. Selama kita masih mengimpor minyak dan masih ada angka minus di APBN, maka selama itu pula masalah akan tetap ada. Selama kita masih tergantung terhadap minyak dan lamban melakukan diversifikasi energi, maka bencana krisis energi di masa depan hanya soal waktu. Diversifikasi energi adalah langkah mutlak yang harus ditempuh demi ketahanan energi nasional. Ini harus menjadi komitmen dan sudah selayaknya menjadi tanggung jawab kita semua, untuk kita dan juga demi masa depan anak cucu kita.

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer