Breaking News
Loading...
Tuesday, July 2, 2013

Mendesak, Penambahan Kilang di Indonesia

10:38:00 PM
Penambahan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak di tengah meningkatnya konsumsi dan makin tingginya ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM). Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 1,35 juta barel per hari, Indonesia mengimpor minyak mentah dan produk minyak. Di sisi lain, kapasitas kilang Pertamina stagnan. Terakhir yang dibangun adalah Kilang Balongan pada 1994. Sampai saat ini, hanya 1 juta barel per hari minyak mentah yang bisa diolah di dalam negeri.

Menurut Vice President for Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan BBM sebesar 5 persen, maka pada 2020, kebutuhan akan menjadi 84 juta kiloliter (kl) sementara kapasitas kilang Pertamina saat itu adalah 41 juta kl. Dan, ini belum ada penambahan. Pertamina kini sedang mengajukan tambahan untuk pembangunan 2 kilang dengan kapasitas masing-masing 300.000 barel, yang kini sedang jadi perdebatan di Kementerian Keuangan menyangkut insentif.

“Masalah pembangunan kilang adalah masalah pilihan karena ini menyangkut ketahanan supply BBM suatu bangsa,” kata Ali dalam diskusi bersama dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) pekan lalu.

Dikatakannya, semua negara bahkan Arab Saudi yang memiliki kilang-kilang besar, memberi insentif besar untuk perusahaan yang mau membangun kilang di negara tersebut.

“Arab Saudi membangun kilang bersama dengan CNOOC yang jadi off-taker-nya. Dia beri insentif harga minyak mentah yaitu MOPS minus. Itu supaya perusahaan China ini mau membangun kilang di sana,” kata Ali.

Sulit Bangun Kilang

Dia menambahkan bahwa Pertamina terus mendorong pembangunan kilang demi ketahanan pasokan dalam negeri. Namun demikian, kata dia, untuk membangun 2 kilang demi menutup kesenjangan pasokan dan konsumsi ini, sulitnya luar biasa. “Apa selamanya kita mau tergantung pada impor BBM?” tanya Ali beretorika.

Dengan pertumbuhan kebutuhan sebesar 5 persen saja sudah membutuhkan BBM sebanyak itu, bagaimana kalau ternyata pertumbuhan lebih dari itu?

“Kenyataannya sekarang pertumbuhan 7 persen. Ini yang perlu dipikirkan bersama,” kata Ali.

Anggota Komisi VII DPR-RI Milton Pakpahan sepakat dengan perlunya segera dibangun kilang baru.

“Sembilan kilang minyak kita total memproduksi 900.000 barel per hari. Itu sudah on top, sementara kebutuhan kita 1,3 juta barel per hari. Kalau 1 kilang saja shut down, katakan Kilang Balikpapan yang memproduksi 280.000 barel, tentu kekurangannya harus dipasok dari luar,” kata Milton kepada MigasReview.com beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, kalau kapasitas kilang Pertamina tidak bertambah, ketahanan pasokan BBM Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan bakal terganggu.

“Lima tahun lagi bagaimana? Kilang-kilang itu kan makin tua, pipa makin karatan, teknologi ketinggalan, sehingga akibatnya efisiensi rendah sementara kebutuhan kita makin tinggi,” kata Milton.

Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, abai menambah kapasitas produksi kilang akan menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperkokoh struktur industri, yang salah satu pilarnya adalah industri petrokimia.

Pembangunan Infrastruktur Terlupakan?

Ali mengatakan, dana subsidi BBM yang terpangkas menyusul penaikan harga premium dan solar pada 22 Juni lalu seharusnya lebih banyak masuk ke infrastruktur, termasuk kilang minyak, bukan ke Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Dikatakannya, yang perlu dicermati dalam RAPBN 2014 yang sedang dalam pembahasan, subdisi untuk energi berkurang tapi pembangunan infrastruktur turun.

“Yang besar, yang naik pesat adalah anggaran untuk BLSM. Silakan interpretasi sendiri tahun depan ada apa. Ini perlu kita kawal dengan baik. Dana subdisi BBM untuk pembangunan infrastruktur yang ujung-ujungnya bisa menaikkan GDP kita ternyata tidak terjadi. Pemerintah, pada saat menaikkan harga BBM, beralasan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), transportasi massal dan lain-lain. Tapi begitu BBM naik, hal-hal yang jadi justifikasi itu terlupakan,” kritik Ali.

Dia menambahkan, studi Harvard Publishing 1980-2010 menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, di mana negara yang menginvestasikan dana ke dalam infrastruktur fisik, sangat berkorelasi dengan pertumbuhan GDP-nya.

“Kita lihat China, Korea, Singapura dan India yang benar-benar berinvestasi pada infrastruktur terlihat pada persentase GDP-nya. Di China, mulai dari Beijing sampai Guang Zhou, lalu ke selatan lagi, infrastruktur jalanan terbangun bagus. Lahan untuk pabrik disiapkan untuk investor yang mau masuk,” kata dia.

Ali menambahkan, pada saat digulirkan reformasi yang melahirkan UU Migas, disusul kemudian oleh kemunculan liberalisasi di sektor hilir, filosofinya adalah supaya ada penambahan pembangunan infrastruktur dengan masuknya perusahaan asing.

“Harapannya, mereka akan makin menambah ketahahan stok, supaya, mereka membangun kilang dan penyimpanan di Indonesia. Tapi sudah 18 tahun reformasi, yang dilakukan mereka lakukan hanya makan pangsa pasar Indonesia saja, bukan ikut menjaga stok nasional,” kritik Ali.

Stok Ketahanan Nasional

Saat ini, kata  Ali, yang menanggung stok ketahanan nasional adalah Pertamina dengan biaya sendiri.

“Saat ini, ketahanan stok BBM Indonesia di kisaran 22 hari. Kita hanya lebih baik sedikit dari Filipina, Kamboja, Laos, dan Mynmar yang 21 hari. Singapura 90 hari, Jepang 164 hari dan Korea Selatan 174 hari. Ini adalah unsur yang ditanggung pemerintah dan perusahaan minyak,” kata dia.

Stok selama 22 hari itupun, lanjut Ali, tidak berada di satu tempat karena ada yang ada di kilang, kapal, dan terminal. Sehingga, secara riil, coverage untuk DKI Jakarta sebenarnya hanya 7-8 hari.

“Berbagai daerah bervariasi. Bayangkan kalau terjadi apa-apa,” kata dia.

Dan, lanjut dia, biaya untuk menjaga stok BBM itu sangatlah besar.

“Untuk biaya menjaga stok BBM, ‘uang mati’ Pertamina adalah Rp 26 triliun. Berdasarkan suatu simulasi, kalau ditaruh di bank dengan bunga deposito 7 persen, Pertamina bisa dapat Rp1,7-1,8 triliun. Kalau ditaruh di SUN dengan bunga 10 persen, Pertamina bisa dapat Rp2,5 triliun. Itu bisa buat beli 1 lapangan minyak. Kalau diinvestasikan di obligasi korporasi dengan bunga 15 persen, kami bisa dapat Rp3,98 triliun. Jadi, inilah beban Pertamina untuk mengupayakan ketahanan pasokan BBM di Tanah Air,” kata Ali.


Sumber : migasreview.com
 
Toggle Footer