Breaking News
Loading...
Saturday, June 22, 2013

Infrastruktur dan Keekonomian Hambat Pengembangan BBG dan BBN

1:35:00 AM
Lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari tahun ke tahun memaksa pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar alternatif berupa bahan bakar gas (BBG) dan bahan bakar nabati (BBN). Meski langkah ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, dampaknya sangat tidak signifikan. Sejumlah pihak menilai upaya pemerintah mengembangkan energi alternatif itu kurang serius. Namun kini, mau tidak mau, pemerintah harus ekstra serius. Paling tidak, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikkan harga BBM merupakan sinyal penting bahwa BBM sudah seharusnya bukan menjadi sumber energi transportasi utama lagi. Jika subsidi BBM dikurangi, ini merupakan peluang untuk meningkatkan subsidi untuk BBG dan BBN.

Yang pasti, kendala utama pengembangan BBG dan BBN adalah masalah infrastruktur dan nilai keekonomian yang masih sangat timpang. Dua hal inilah yang harus mendapat perhatian paling besar jika ingin mengembangkan bahan bakar alternatif itu.

Menurut Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, sampai saat ini, baru ada 11 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tipe company owned dealer operated (CODO) yang juga menjual BBG. Untuk tahun-tahun berikutnya,  pemerintah akan membangun di Bali, Bandung dan Surabaya.

Ke-11 SPBU ini memiliki kapasitas tangki timbun masing-masing sebesar 6 metrik ton, sementara realisasi penjualan rata-rata 4 metrik ton per bulan.

Dikatakan Karen, akan sulit sekali bagi SPBU swasta yang ingin berinvestasi atau membantu program konversi BBM ke BBG melalui liquefied gas for vehicle (LGV) karena memang pendapatan per SPBU dalam skala ekonomi tidak menarik.

“Saat ini, realisasi penjualan LGV adalah 4 metrik ton per SPBU per bulan atau 7,56 kiloliter (kl) per SPBU per bulan. Yang paling besar adalah penjualan SPBU di Kuningan yang bisa menjual 17,7 kl , sementara yang terkecil hanya mampu menjual 0,199 kl,” kata Karen.

Untuk perhitungan investasi dan menarik pengusaha, nilai keekonomian harus dicapai, paling tidak dengan penjualan 180 kl per bulan.

Meski demikian, lanjut Karen, paling tidak, ada minat dari para pemilik kendaraan untuk menggunakan LGV.

“Animo sejak 2008 tumbuh rata-rata 47 persen per tahun. Kalau mau dikembangkan dan memang harus beralih dari BBM bersubsidi ke LGV, ini yang harus dilakukan. Masalah skala ekonomi yang masih terkendala,” kata dia.

Karena menambahkan, selama 2013 Pertamina menyubsidi BBG Rp1.500 per liter. “Harga keekonomian LGV Pertamina adalah Rp6.636. Sehingga, harga setelah disubsidi Rp 1.500 menjadi Rp5.136, atau dibulatkan jadi Rp5.100,” kata dia

BBN Lebih Berat

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan bahwa kondisi pengembangan BBN malah lebih berat.

“Kami tidak bisa mengharapkan adanya penambahan volume BBN karena memang harga pasar  BBN sangat tinggi, bervariasi antara Rp12.000 sampai Rp16.000 per liter,” kata dia.

Para pemasok bahan dasar untuk BBN lebih suka jika barangnya dibeli oleh industri komestik.

“Sekalipun harga BBN bisa Rp10.000 maksimum, mereka lebih menginginkan untuk industri. Ini yang menjadi sulit bagi kami untuk menerapkan. Walaupun begitu, kami tetap ingin mendorong penggunaan BBN pada posisi sampai 10 persen,” kata Edy.

Dia menambahkan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum memberi usulan kenaikan besaran subsidi.

“Kami patok saja seperti 2013. Khusus untuk biodiesel, usulkan kami tetap Rp3.000 sementara untuk bioetanol Rp3.500,” kata dia.

Anggota Komisi VII DPR-RI Alimin Abdullah dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan bahwa pemerintah kurang serius dalam mengembangkan bahan bakar alternatif ini.

“Kita ingin penggunaan biodiesel ini meningkat tapi mengapa memberi subdisinya tanggung-tanggung dan tidak menarik? Kenapa kalau kita subsidi minyak, kita berani padahal itu harus kita hindari?,” tanya Alimin.

Dengan demikian, kata dia, kalau negara hendak mendorong peningkatan produksi biodiesel dan bioetanol, negara harus berani menaikkan subdisi.

“Sama dengan tenaga air. Kita kurangi BBM, tenaga air kita tingkatkan. Pemakaian panas bumi juga ditingkatkan dengan menaikkan tarif geothermal. Kalau punya ide jangan setengah-setengah,” sindir Alimin.

Namn menurut Edy, pihaknya sedang mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk melakukan perubahan pada harga indeks pasar sehingga ada kemajuan.

Ali Kastella dari Partai Hati Nurani Rakyat mengatakan, pembangunan infrastruktur harus dipercepat karena tanpa itu, jelas pengembangan bahan bakar alternatif akan mengalami kendala.

“Di Jakarta saja cuma ada 11 SPBG. Ini adalah hal-hal teknis yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah,” kata Ali.

Senada, Indra Chandra Setiawan dari Toyota Manufacturing Indonesia, mengatakan bahwa BBG hanya bisa berkembang bila infrastukturnya ada.

“Ini jadi kendala. Tugas pemerintah dan stakeholder terkaitlah untuk menyiapkan infrastruktur lebih dulu, baru diatur keekonomiannya,” kata Indra.

Indra mengaku pernah berdiskusi dengan sebuah perusahaan taksi yang masih keberatan untuk memakai BBG.

“Kalau bensin harganya Rp4.500 sementara harga BBG misalnya Rp3.100, bedanya tipis. Mereka harus berinvestasi minimal Rp15 juta untuk converter kit, ditambah terbebani oleh tabung gas yang sangat berat. Jadi, kalau disparitas harga cuma 33 persen, itu tidak memberi insentif apapun,” kata dia.

Sumber : migasreview.com
 
Toggle Footer