Breaking News
Loading...
Thursday, June 20, 2013

DEN: Energi sebagai Modal Pembangunan

1:45:00 AM
Energi adalah modal pembangunan. Sebab, dengan ketersediaan energi yang memadai kemajuan perekonomian bangsa bisa diwujudkan. Pengalaman dari negara-negara maju memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi senantiasa ditopang oleh ketersediaan energi dan infrastruktur yang kuat. Negara tertinggal umumya ketersediaan energinya rendah.

Untuk itulah energi kini bukan lagi sekadar komoditas. Namun sudah harus ditempatkan sebagai modal penting bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa. Tak terkecuali Indonesia. Pembangunan perekonomian sedikit banyak akan ditentukan oleh pengembangan energi dan infrastrukturnya.

“Dunia sedang menghadapi dua kebutuhan besar yang harus dijamin pasokannya yakni kebutuhan pangan dan kebutuhan energi,” ujar Ketua Harian DEN Jero Wacik yang juga Menteri ESDM. Untuk itu  DEN juga perlu senantiasa mengikuti perkembangan pertumbuhan energi.

Peran DEN dalam penyusunan kebijakan energi nasional memang sangat penting. Terlebih lagi, Indonesia memasuki babak baru dalam percaturan perekonomian dunia. Sebagaimana dihasilkan survei McKinsey, kelas menengah di Indonesia mencapai 45 juta orang dan diperkirakan akan berjumlah 135 juta orang pada tahun 2030.

Pertambahan jumlah itu, menurut Jero Wacik, berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi. "Sekarang saja kebutuhan energi sudah tinggi. Indikatornya kebutuhan bahan bakar minyak dan listrik selalu kurang," jelasnya. Jero mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selalu menjadi agenda penting yang harus dibahas dalam penyiapan APBN.

Kesadaran menempatkan energi sebagai modal pembangunan ini pula yang kini menjadi pijakan penyusunan kebijakan energi nasional. “Kini telah muncul kesadaran yang kuat agar sumber daya energi benar - benar diprioritaskan untuk kepentingan domestik atau sebagai penggerak perekonomian,” ujar Dr. Ir. Tumiran M.Eng, anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.

Kesadaran ini sejalan dengan pandangan akademik bahwa perlu segera menempatkan energi sebagai modal pembangunan. Untuk itulah, menurut Dr. Ir. Tumiran M.Eng, keberadaan sumber daya energi yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun melalui impor, harus benar - benar dimanfaatkan untuk keperluan konversi (pembangkit listrik, sektor transportasi) dan bahan baku industri sebagai penggerak roda ekonomi.

Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Menurut Sekjen DEN Hadi Purnomo, Rancangan KEN merupakan salah satu produk DEN sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. “Saat ini Rancangan KEN yang sudah disetujui oleh Presiden selaku Ketua DEN dan telah disampaikan oleh Presiden selaku Ketua DEN kepada Ketua DPR - RI,” ujar Hadi Purnomo.

Selanjutnya, menurut Hadi Purnomo, DPR - RI melalui Komisi VII sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) R - KEN. Panja inilah yang akan membahas R-KEN dengan DEN. Jika sudah selesai dibahas, R-KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah untuk selanjutnya menjadi Garis - Garis Besar Kebijakan Pembangunan Energi.  

Landasan penting yang juga menjadi dasar  penyusunan kebijakan energi, menurut Dr. Ir. Tumiran M. Eng, adalah kesadaran bahwa Indonesia sesungguhnya bukanlah negara yang kaya energi fosil. Sebab cadangan minyak bumi hanya sekitar 0,58 persen, gas bumi sekitar 1,17 dan cadangan batubara sekitar 0,38 persen cadangan dunia.

“Sehingga pemanfaatannya harus benar-benar yang memberikan sebesar-besarnya bagi modal pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Dr. Ir. Tumiran M. Eng. Indonesia justru menyimpan sumber energi baru terbarukan (EBT) dalam jumlah yang memadai. Untuk itulah, kebijakan pengelolaan energi juga berorientasi bagi pengembangan EBT dengan baik dan optimal.

Penyusunan R - KEN, menurut Dr. Ir. Tumiran M.Eng, dilakukan dengan semangat agar kebutuhan energi nasional menuju tahun 2050 tetap dapat dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus mendorong kemandirian pengelolaan energi oleh bangsa Indonesia. Tujuannya dalam jangka panjang bangsa Indonesia tidak terlalu bergantung pada bangsa lain dalam penyediaan energi.

“Kemandirian penguasaan teknologi yang didukung oleh upaya penelitian di bidang energi hingga sampai penerapan dan pemanfaatannya. Industri dan jasa energi nasional juga didorong dan diperkuat guna menyerap tenaga - tenaga kerja professional nasional, mengurangi pangsa produk produk luar,” ujar Dr. Ir. Tumiran M.Eng. yang juga Dosen Fakultas Teknik UGM Yogyakarta ini.

Sejalan dengan tujuan tersebut, diharapkan dapat diciptakan lapangan kerja baru untuk tenaga - tenaga professional  Indonesia. Skenario proyeksi kebutuhan energi nasional menuju tahun 2050 di tunjukkan pada tabel 1. Selain itu juga telah disusun kontribusi masing-masing jenis energi serta proyeksi kebutuhan kelistrikan nasional.

Secara umum arah Kebijakan Energi Nasional adalah untuk mewujudkan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan Umum Energi Nasional menuju tahun 2050 memuat kebijakan yang menempatkan paradigma pengelolaan energi sebagai modal pembangunan nasional dan meningkatkan efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.

Selain itu juga meliputi kebijakan meningkatkan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional,  meningkatkan cadangan terbukti energi fosil dan mengurangi pangsanya dalam bauran energi  nasional, meningkatkan kemandirian pengelolaan energi, penciptaan  lapangan kerja, meningkatkan kemampuan penelitian, pengembangan dan penerapannya, dan meningkatkan peranan industri dan jasa energi dalam negeri.

R - KEN juga memberi jaminan pemerataan akses masyarakat  terhadap energi,  jaminan pengamanan pasokan energi dalam negeri, khususnya listrik dan migas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi dalam pembangunan ekonomi nasional berdasarkan nilai tambah, serta membangun cadangan penyangga energi nasional yaitu cadangan yang disimpan dan hanya digunakan pada saat kondisi krisis dan darurat energi. (*)

Sumber : www.den.go.id
 
Toggle Footer