Breaking News
Loading...
Saturday, June 29, 2013

Belajarlah dari Thailand soal Konversi Energi

1:40:00 AM
Soal konversi energi, Indonesia bisa belajar dari Thailand. Meskipun negara ini sering berganti pemerintahan, kebijakan energinya tidak berubah. Ini membuat negara tersebut bisa tahan krisis bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak dunia berfluktuasi tajam. Thailand mampu mengoptimalkan sumber daya alamnya sehingga tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak.

Masalah di Indonesia lebih karena inkonsistensi, politik, infrastruktur, dan keekonomian. Selain itu, rakyat Indonesia sudah terlalu lama dininabobokan oleh harga BBM murah sehingga tidak mau berpindah ke gas. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) mangkrak karena tidak laku mengingat pemilik kendaraan pribadi lebih suka mengisi mobil mereka dengan bahan bakar fosil.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung di Jakarta, Kamis (27/6), malam, terungkap sejumlah usulan agar Indonesia mencoba belajar dari Thailand bagaimana bisa keluar dari krisis minyak.

Hikmah Perang Teluk

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ketut Suardhana Linggih mengatakan bahwa Perang Teluk pada Agustus 1990 membawa hikmah tersendiri bagi Thailand untuk mengoptimalkan sumber-sumber energinya.

“Kenapa di Thailand hampir semua mobil dan sepeda motor memakai gas, dan listrik di sana pakai batubara dan LNG? Dulu Thailand banyak mengimpor BBM dari Teluk Persia. Begitu terjadi Perang Teluk, minyak nggak ada. Maka, jatuhlah perdana menteri. Oleh pemerintah baru, diimplementasikan energi baru terbarukan. Sekarang, minyak naik pun nggak masalah buat dia. Ribuan megawatt listrik dihasilkan dari pembangkit tenaga batu bara dan gas. Kita harus belajar dari Thailand. Itulah yang perlu di-share,” kata Ketut.

Nurhasan Ahmad, alumni Teknik Sipil ITB Angkatan 1977 mengatakan, Thailand bisa keluar dari masalah akibat Perang Teluk karena pemerintah berikutnya mempunyai kebijakan energi yang menjadi sebuah gerakan nasional.

“Kita harus belajar dari sana karena ketahanan energi kita juga rapuh akibat bergantung pada BBM,” kata Nurhasan.

Dia menambahkan, ancaman kelangkaan minyak ini sudah ada di depan mata.

“Kalau seandainya Suriah yang lagi ribut itu perang dan eskalasinya menjalar jadi Perang Teluk (berikut), kita bisa mengalami hal yang sama. Kolaps. BBM akan langka. Kita mungkin punya duit tapi barangnya nggak ada. Kita akan shortage. Atau, barang ada tapi kita tidak punya uang karena harga melonjak,” kata Nurhasan.

Oleh karena itu, kata dia, konversi energi harus segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang lain seperti Thailand.

Meski demikian, lanjut dia, hal ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada gerakan yang bersifat nasional.

“Kalau berharap pada presiden, power-nya terbatas. Policy-nya bisa dianulir DPR. Begitu pula, saran DPR bisa saja tidak dijalankan pemerintah. Atau, DPR dan pemerintah bisa saja jalan, tapi penghambat lainnya. Yang bisa jalan itu kalau merupakan gerakan nasional yang didukung rakyat,” kata Nurhasan.

Lepas dari Politik

Lucky Wongso dari International Institute of Sustainable Development, sebuah lembaga riset dari Kanada, mengatakan bahwa kebijakan energi Thailand tidak oleh terpengaruh oleh gejolak politik di sana.

“Yang perlu dipelajari dari Thailand adalah meskipun mereka lebih sering berganti pemerintahan ketimbang Indonesia, tapi kebijakan energi mereka terlepas dari gonjang-ganjing politik. Itu PR ke depan buat Indonesia. Bisa nggak politik tidak memengaruhi kebijakan energi? Itu yang perlu dipikirkan sekarang. Saat masuk proses pengambilan keputusan yang politis, kebijakan energi harus diam karena ini sangat seksi dan populis,” kata Lucky.

Vice President for Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menambahkan, di Thailand, insentif pajak diberikan bagi sektor otomotif yang ramah lingkungan.

“Orang kalau beli mobil yang dedicated untuk gas, ada diskon pajak sebesar 15 persen. Kalau mobilnya bisa duel fuel, ganti-ganti, diskonnya bisa 25 persen. Agen Tunggal Pemegang Mereka alias ATPM yang baru diwajibkan untuk menyediakan pemasangan converter kit,” kata dia.

Masalah di Indonesia

Di Indonesia, menurut Ali, momentum penaikan harga BBM bersubsidi seharusnya segera diikuti program nyata, yaitu konversi BBM ke BBG.

“Dari 10 SPBG di Jabotabek, ada tiga yang sudah ditumbuhi ilalang karena nggak ada orang yang mau beli BBG. Dengan harga BBM bersubsidi yang kemarin Rp4.500, pemilik mobil pribadi tidak mau investasi converter kit. Ini karena fleksiblitasnya tidak senyaman kalau pakai fossil fuel,” kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Ali, perlu disusun roadmap demi kesuksesan konversi ke gas.

“Kami usulkan, berdasarkan peta SPBU yang akan dibangun dan yang sudah ada, bagikan saja (converter kit) kepada transportasi umum seperti angkot yang lewat jalur-jalur itu. Selama ini kan baru Transjakarta (yang mendapatkan). Pemerintah sudah mengalokasikan untuk DKI Jakarta sebanyak 22 mmscf per hari,” kata dia.

Dikatakannya, converter kit dibagi gratis kepada angkutan umum sebagai stepping stone sehingga bengkel-bengkel pemasang dan bisnis penunjangnya bisa jalan.

“Tapi sampai sekarang kan tidak jalan-jalan juga pembagian gratis itu. Inilah yang perlu didorong. Begitu dimuilai, pengembangan BBG ini akan bergulir seperti bola salju. Langkah-langkah tersebut harus dikawal,” kata dia.

Dikatakannya, teknologi converter kit itu tidak perlu diragukan lagi. “Sudah proven. Negara-negara lain sudah pakai seperti Thailand, India, dan Pakistan,” kata dia.

Sumber : migasreview.com
 
Toggle Footer