Breaking News
Loading...
Thursday, May 16, 2013

Pengembangan Renewable Energy Butuh Komitmen Kuat

6:03:00 PM
Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sumber renewable energy (energi terbarukan/ET) belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika ditinjau dari dampak sosial dan ekologi, pemanfaatan sumber ET ini harus mendapatkan perhatian lebih serius.

Pemanfaatan sumber ET yang dampaknya sangat kecil terhadap lingkungan dan struktur sosial disebut dengan teknologi energi terbarukan modern  seperti energi angin, matahari, geothermal, modern biomassa, micro hydro dan energi laut. Pemanfaatan ET terkendala berbagai faktor penyebab. Rendahnya dukungan atas kemauan politis serta hambatan di birokrasi pemerintahlah yang menjadi faktor terbesar dari tersendatnya pemanfaatan energi ini.

Dari sisi legislasi maupun kebijakan pemerintah, sebenarnya dorongan untuk pemanfaatan ET sudah lebih dari cukup. Pemerintah melalui Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah menginstruksikan agar secara bertahap energy mixed nasional yang saat ini masih didominasi oleh energi yang berasal dari minyak bumi diubah menjadi energi alternatif lainnya yang didalamnya memasukkan ET sebanyak 17 persen pada 2025.

Geothermal dan Hydropower

Angka ini oleh banyak kalangan masih dianggap terlalu kecil sehingga kemudian diubah oleh pemerintah menjadi 25 persen melalui visi 2025 yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2011 yang lalu. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji mengklaim dirinya sebagai pendukung ET. Namun dari sekian banyak ET yang berkembang saat ini, PLN hanya bisa mendukung energi dari geothermal (panas bumi) dan hydropower (tenaga air).

“Kontribusi kedua energi tersebut adalah 12 persen terhadap pembangkit yang PLN punya. Kami harapkan, kontribusinya mencapai 20 persen pada 2020. Saya belum lihat pembangkit listrik renewable energy lain punya kontribusi yang signitifikan karena tidak cocok atau terlalu mahal untuk dibangun. PLN sebagai perusahaan harus menghitung pendapatan dan disertai pengeluaran, tidak bisa menjadi malaikat yang akan menyulap ET berkembang, sehingga kami hanya memilih yang bisa mempertahankan PLN agar lebih mandiri dengan mengurangi subsidi,” ujarnya pada acara diskusi yang diadakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya target yang telah ditetapkan sendiri oleh pemerintah memerlukan komitmen yang kuat. Sebab, apabila kebijakan tidak diikuti oleh langkah nyata dengan tahapan yang jelas (roadmap), pencapaiannya justru akan banyak terhambat oleh birokrasi perizinan di pemerintah sendiri. Hal yang paling menonjol adalah tidak adanya langkah koordinasi yang baik di antara kementerian pemerintah sendiri, sehingga Kementerian ESDM seolah berjuang sendirian dalam mendorong pemanfaatan ET ini.

Kurang Kohesif

Padahal pengguna energi justru berada di bawah kendali kementerian lainnya seperti Kementerian Transportasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan lain-lainnya. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim mengatakan, musuh dari ET adalah kurangnya cohesiveness (kepaduan) dari unsur-unsur pemangku kepentingan. “Artinya, kalau pelaku ini kohesif akan mudah dilaksanakan,” katanya.

Berbagai kebijakan dan kemudahan sebenarnya telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hingga kemudahan fiskal atau pajak untuk pengembang. Kendala utamanya adalah biaya investasi yang cukup besar dan risiko kegagalan investasi yang dihadapi oleh pengembang. Ini karena biaya untuk membuat sumur eksplorasi saja diperkirakan mencapai US$5 juta per sumur dan rasio keberhasilan untuk mendapatkan sumur yang baik hanyalah 20 persen.

Faktor Harga Energi

Permasalahan lain yang menghambat adalah faktor subsidi bahan bakar yang justru diberikan kepada energi yang berasal dari fosil yang mengakibatkan investasi pemanfaatan ET menjadi tidak menarik karena mayoritas ET masih lebih mahal biaya investasinya. Herman juga mengatakan, ruang masuknya ET tergantung masuknya harga energi lain yang murah atau harga listrik naik, agar PLN bisa memiliki alternatif penggunaan energi primernya.

“Saya berpendapat bahwa renewable energy merupakan investment for the future. Harus ada biaya dulu yang keluar sekarang dan dimulai dari sekarang juga. Kemudian, dengan kita sudah belajar mungkin 20 tahun mendatang baru merasakannya atau memanen investasi tersebut,” ujarnya.

Masa depan pemanfaatan ET di Indonesia sebenarnya cukup cerah, namun berbagai kendala dan hambatan perlu diselesaikan satu persatu oleh pemerintah.

Kebijakan pemanfaatan ET memang tidak dapat diselesaikan dengan hanya satu kebijakan saja untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, karena masing-masing sumber daya ET memiliki karakteristik berbeda-beda.

Presiden Direktur Supreme Energy Supramu Santosa mengungkapkan bahwa mengembankan ET membutuhkan komitmen, sebab musuh terbesar dari ET adalah harga.

“ET memang takes cost. Jangan sampai gaungnya besar menggunakan ET tapi pelaksanaannya tidak berjalan. Padahal, ini sudah masuk dalam MP3EI, meski bukan opsi utama, tapi suatu keharusan membangun renewable energy,” ujarnya.

Sekali lagi, permasalahan ini telah dicoba diatasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa Permen ESDM yang mengatur tata niaga dan harga jual listrik pembangkit ET yang lebih atraktif untuk pengembang.

Pemanfaatan ET saat ini merupakan keharusan mengingat perekonomian kita akan menjadi sangat lemah apabila ketahanan energi rapuh. Di samping, itu permasalahan lingkungan harus juga menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting dalam mendorong pemanfaatan ET secara lebih luas.

Sumber : migasreview.com

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer