Breaking News
Loading...
Wednesday, January 16, 2013

Mengemis Gas di Negeri Sendiri

5:48:00 PM
Oleh : Sony Ikhwanuddin 

FORGI - Indonesia dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk energi. Hampir setiap daerah memiliki potensi energi. Papua misalnya, yang memiliki ladang gas terbesar di dunia yang terletak di Blok Tangguh. Tidak tanggung-tanggung menurut hasil sertifikasi DeGolyer and MacNaughton pada tahun 1998, potensi Blok Tangguh menunjukkan  angka sebesar 14,4 triliun kaki kubik (tcf) sebagai  cadangan gas terbukti. Potensi gas dari blok tangguh yang sebesar 14,4 tcf  itu dapat menghasilkan ribuan trilyun rupiah,  dengan asumsi  harga rata-rata minyak selama 20 tahun ekplorasi  adalah US$ 80 / barel, cost recovery sebesar 35 persen, 1 boe = 5.487 cf dan nilai kurs US$ / Rp adalah 10.200, maka dari simulasi perhitungan yang dilakukan, diperoleh potensi pendapatan total gas Tangguh adalah sekitar US$ 210 miliar atau sekitar Rp 2.142 triliun.

Persoalan muncul ketika Indonesia justru kesulitan mendapatkan pasokan gas, baik untuk kebutuhan energi listrik, transportasi, rumah tangga, maupun industri. Pada 2011 saja, kebutuhan PLN akan gas adalah sebesar 1.798 MMSCFD, namun hanya mendapat pasokan 901 MMSCFD, sehingga defisit 896 MMSCFD. Akibatnya PLN harus menggunakan bahan bakar diesel untuk tetap bisa memasok listrik ke masyarakat. Misalnya apa yang terjadi di Kalimantan Timur, sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 180 megawatt (MW) harus menggunakan BBM untuk produksi listrik. Ini terjadi akibat kurangnya pasokan gas, padahal Kaltim merupakan daerah yang kaya akan gas bumi, bahkan sebagian produksinya diekspor ke luar negeri. Padahal jika menggunakan gas, PLN bisa menghemat pengeluarannya. Penghematan ini bisa dimanfaatkan untuk menyediakan listrik murah dan memperluas jangkauan listrik di seluruh Indonesia. 

Kurangnya pasokan gas ini ternyata juga mengancam industri petrokimia dalam negeri, seperti pupuk. Pada 2012, total kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.095 MMSCFD. Minimnya pasokan dan mahalnya harga menyebabkan beberapa perusahaan pupuk skala menengah lebih memilih untuk tutup. Belum lagi pada awal tahun ini muncul isu adanya kenaikan harga LPG dengan alasan besar subsisdi yang diberikan terlalu besar dan jauh dari harga keekonomisan. Harga tersebut dipatok dari harga gas dunia, yang berarti sangat dipengaruhi permintaan dan ketersedian barang. Bayangkan saja, jika seluruh produksi gas Indonesia dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor hanya dilakukan bila ada kelebihan. Dengan demikan harganya bisa dikendalikan dan tidak terpengaruh pasar dunia.

Namun, melihat kondisi saat ini, hampir seluruh ladang gas kita dikuasai perusahaan asing dengan kontrak jangka panjang. Perusahaan-perusahaan ini lebih memilih mengekspor hasil produksinya. Berdasarkan data tahun 2012 saja, produksi gas Indonesia sebesar 8.196 MMSCF per hari, namun hampir 75 persennya diekspor. Contohnya adalah apa yang terjadi pada ladang gas Tangguh, Papua. Semua kontraktor proyek gas Tangguh adalah perusahaan asing, yang terdiri dari BP (nilai saham 37,16 persen), CNOOC (16,99 persen), Mitsubishi & Inpex Berau BV (16,3), Nippon Oil Exploration Ltd (12,23 persen), KG Berau/KG Wiriangar (10 persen) dan LNG Japan (7,3 persen). Selama ini, 100 % gas Papua diekspor dengan harga hanya US$ 3,5 per MMBTU. Padahal harga rata-rata gas domestik sekitar US$ 5 - US$ 6 per MMBTU, dan harga gas untuk ekspor US$ 12 per MMBTU. Bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian negara. 

Sadar akan potensi kerugian, pemerintah megubah kebijakan untuk ladang gas Papua ini. Setelah melalui dialog panjang dan alot dengan kontraktor (BP) diperoleh kesepakatan bahwa mulai awal 2013, hanya sebanyak 20% produksi gas Papua dari lapangan Tangguh Train I dan II yang diperuntukkan untuk kebutuhan dalam negeri. Jumlah tersebut masih sangatlah jauh dari apa yang diharapkan. Alih-alih untuk memenuhi kebutuhan domestik, pemerintah justru berencana mengimpor gas dari Qatar sebanyak 1,5 MTPA per minggu sampai tahun 2015 dengan harga US$ 8 hingga US$ 11 per MMBTU. Harga ini jauh dari harga ekspor gas Papua yang hanya US$ 3,5 per MMBTU. Sunguh ironis bukan?

Sulitnya mendapatkan porsi yang sesuai ini cukup menggambarkan bahwa sumber energi dalam negeri ini tidak lagi dikuasai oleh negara. Lalu bagaimana caranya memenuhi amanat UUD bahwa kekayaan bumi digunakan untuk kemakmuran rakyat, jika untuk mendapatkannya saja kita harus “mengemis” kepada para kontraktor asing?!! Oleh karena itu, diperlukan pembenahan  tatakelola kebijakan dan aturan di bidang energi, khususnya aturan-aturan yang melemahkan posisi pemeritah dan kebijkan-kebijakan yang merugikan negara.
 
Toggle Footer