Breaking News
Loading...
Wednesday, January 9, 2013

Landasan Pemikiran

10:17:00 PM
Founding fathers kita mengatakan, tidak ada artinya merdeka dalam politik jika tidak merdeka dalam ekonomi. Karena itulah secara sadar betul Bung Hatta mengusulkan dimasukkannya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Alasan mengapa Bung Hatta menyadari pasal ini begitu penting karena Negara dengan kekayaan alam yang terkenal seperti Indonesia pasti rawan menjadi incaran Negara-negara yang ingin mengeruk kekayaan alam  kita. Tan Malaka juga mengatakan, “Kalau suatu negara seperti Amerika mau menguasai samudra dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan.”

Bung Karno pada masanya sangat selektif dalam menerima investor dan bantuan dana (aid) asing untuk masuk ke sendi-sendi pengelolaan kekayaan alam  kita. Sikap Bung Karno jelas,  "biarkan kekayaan alam kita, hingga insinyur-insinyur Indonesia mampu mengolahnya sendiri." Namun pada tahun 1967, di awal pemerintahan Soeharto, disahkan  UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan asing pertama yang ditandatangani kontraknya adalah Freeport, dan selanjutnya tidak terhitung berapa banyak perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam kita dan tidak membawa kemakmuran rakyat.


Pada tahun 1998, krisis menerpa Indonesia dan akhirnya menjadi cambuk dalam menggulingkan kekuasaan Soeharto. Namun keadaan ini justru membuat Indonesia terjebak dalam Letter of Intent, perjanjian yang dibuat dengan IMF sebagai kompensasi atas diberikannya bantuan dana kepada Indonesia. Ketika bantuan dana diberikan ke Indonesia di tahun 1998, pada saat itu juga kita menyetujui syarat untuk meliberalisasi berbagai sektor, tidak terkecuali sektor energi. Ini mengingatkan kita atas pernyataan Bung Karno kepada Amerika pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden, “go to hell with your aid!”, yang menunjukkan bahwa upaya untuk menjerat kedaulatan kita dengan berbagai “bantuan dana” telah dilakukan sejak dulu.

Lalu, apa hubungannya berbagai narasi mengawang-awang yang baru saja diceritakan dengan kehidupan kita saat ini? Apa hubungannya dengan kondisi kekinian? Apa hubungannya dengan mahasiswa khususnya mahasiswa teknik? Sederhana saja. Sebagian besar mahasiswa teknik tentu saja akan bekerja di bidang yang terkait dengan teknologi, dan tidak sedikit yang akan bergesekan dengan bidang energi. Mulai bekerja di pertambangan, penyulingan, hingga penyediaan tenaga listrik. Lantas apakah kita sudah benar-benar memahami permasalahan kedaulatan energi yang dialami Indonesia? Apakah kita hanya memikirkan mendapatkan pekerjaan, acuh tak acuh terhadap permasalahan kedaulatan energi, atau kita dapat menjadi seorang engineer dengan semangat seperti Bung Karno yang juga seorang lulusan teknik? Apakah  kita sudah bertanya kepada diri sendiri kontribusi apa yang dapat dilakukan sebagai lulusan teknik kepada Negara?

Kita perlu membedakan secara tegas antara penjelasan yang mengawang-awang dengan penjelasan sebagaimana adanya. Penjelasan yang mengawang adalah penjelasan yang hanya membahas sesuatu yang terkesan  jauh dan tidak tersentuh, namun tidak memberikan solusi yang dekat dengan kehidupan kita. Misalnya saja, barusan kita membicarakan tentang intervensi asing, lantas solusi yang terpikirkan hanya berdemo di depan istana Negara. Bukannya berdemo itu salah atau tidak perlu, tapi solusi ini hanya bersifat temporer dan tidak bisa terus menerus melekat dengan kita, apalagi setelah tidak berstatus mahasiswa. Sedangkan penjelasan sebagaimana adanya adalah penjelasan yang mengutamakan pemahaman terhadap seluk beluk permasalahan, tetapi kemudian dikerucutkan kepada hal-hal yang dapat dilakukan dengan mendekatkan kepada kehidupan kita. Apa yang diinginkan ada dalam pribadi setiap mahasiswa teknik adalah yang kedua, dimana kita memahami secara luas tentang permasalahan sekalipun menembus konteks diluar keteknikan seperti politik, ekonomi, sosial, bahkan isu internasional, tetapi sekaligus membuat solusi yang dimunculkan dekat dengan keilmuan keteknikan yang dimiliki.

Permasalahan kedaulatan energi yang dihadapi Indonesia memerlukan karakteristik engineer bangsa yang berwawasan luas terhadap masalah, tidak menutup telinga hanya karena malas membahas konteks di luar keteknikan (politik, ekonomi, sosial, dll), sekaligus engineer yang dapat memberikan solusi yang dekat dengan ilmu keteknikannya sehingga dapat berkontribusi tidak hanya ketika menjadi mahasiswa tetapi juga ketika memasuki dunia kerja. Bukankah  pengabdian itu dilakukan tidak hanya ketika kita masih mahasiswa? Bukankah pergerakan itu tidak harus turun ke jalan dan jadi aktivis yang mencolok? Bukankah mencari uang tidak selalu bertentangan dengan berkontribusi terhadap Negara? Bukankah sama saja kita tidak percaya keberadaan Tuhan jika kita percaya berbuat baik akan menghalangi kita terhadap rezeki?

Oleh karena itu, menyadari begitu pentingnya peranan sektor energi bagi kehidupan suatu bangsa, sudah seharusnya kita berjuang bersama. Untuk itu dibentuklah Forum Energi FTUI sebagai suatu wadah kajian energi yang cerdas, komprehensif, inovatif dan solutif; untuk bersama-sama mengkaji energi, mencari solusi dan mendorong potensi-potensi energi yang ada demi terwujudnya kedaulatan dan ketahanan energi Indonesia.

Newer Post
Previous
This is the last post.

0 komentar:

Post a Comment

 
Toggle Footer