Breaking News
Loading...
Friday, January 25, 2013

Disorientasi Tata Kelola Energi

7:45:00 PM
FORGI - Kita semua menyadari Indonesia memiliki potensi energi yang begitu begitu besar dan beraneka ragam, baik itu energi fosil maupun energi terbarukan. Energi fosil terdiri dari minyak bumi sebesar 86,9 milyar barrel; batubara 104 milyard ton; gas bumi 384,7 TSCF; CBM 453,3 TSCF; serta shale gas 574 TSCF. Selanjutnya energi terbarukan terdiri dari tenaga air 75,67GW; geotermal 28GW; biomassa 49,81 GW; energi laut 240 GW; surya 1200 GW; angin 5 – 7 m/det; OTEC no 3 terbesar di dunia; serta potensi biofuel yang begitu besar, bahkan Indonesia disebut sebagai “Arab Saudi” nya biofuel.

Namun fakta berbicara lain. Bukannya rakyat sejahtera menikmati ketersediaan energi justru malah krisis yang melanda berbagai daerah, bahkan tidak sedikit yang sama sekali belum mendapatkan akses service energi. Aneh rasanya mengingat begitu besarnya potensi energi yang ada, bagaimana mungkin kita bisa mengalami krisis energi? Mari kita telaah satu-persatu.

Ada 2 problem statement utama yang selama ini membayangi kita. Pertama : “Krisis energi bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita tdk mempunyai tata kelola yang baik.” Kedua : “Sumber Daya Energi Indonesia sudah tidak lagi dikontrol sepenuhnya oleh Pemerintah.” Untuk menjawab kedua permasalahan ini, kita harus sadar betul bahwa keduanya berbeda dan penyelesaiannya pun berbeda pula.

Kita bahas dari problem statement yang pertama, terkait krisis energi. Ada dua pandangan utama yang saling bertentangan yaitu pandangan pesimistis dan pandangan optimistis. Pandangan pesimistis, dimana dunia akan mngalami krisis energi. Sekarang ini kita banyak bergantung pada energi fosil (tidak dapat diperbaharui), suatu saat akan mengalami kehabisan. Pada saat itulah dunia akan mengalami krisis energi. kondisi ini diperparah dengan jumlah pnduduk dunia yang terus meningkat, hal ini sejalan dengan kebutuhan energi yang akan terus meningkat pula. Belum lagi masalah lingkungan dan juga ancaman pemanasan global yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Berikutnya adalah pandangan optimistis, membantah pandangan pesimistis sebelumnya dimana dunia tidak akan mengalami krisis. Hal ini didukung dengan pandangan bahwa kemungkinan menemukan cadangan migas baru masih terbuka lebar. Begitu pula soal eksplorasi batubara. Juga pengembangan energi terbarukan, seperti bioenergi, angin, air, surya, dll. Selama ini pengembangan & pemanfaatan energi terbarukan masih belum maksimal.

Selanjutnya problem statement yang kedua, terkait sumber daya energi sudah tidak dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Indonesia sudah kehilangan kedaulatan energi. Hal ini diantaranya disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya terikat kontrak jangka panjang dengan pihak asing, bantuan asing yang mengikat, peraturan yang membatasi kontrol pemerintah, dll. Sektor energi kita sudah tidak lagi berdaulat. Sadar atau tidak, energi kita telah dijajah!

Berbicara mengenai kedaulatan energi, seharusnya soal produksi dan harga dikuasai oleh negara. Faktanya, batubara  lebih dari 75% diekspor; gas hampir 50% diekspor; minyak ekspor & impor sekaligus, harga pun dipengaruhi luar. Saat domestik banyak membutuhkan justru kita banyak melakukan ekspor. Pengelolaan energi di Indonesia lebih kepada “komoditi dagang” ketimbang sebagai “penggerak pembangunan.” Dimana kedaulatan energi?! Kondisi yang terjadi sekarang ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Tidak bisa dipungkiri jika tata kelola energi kita masih jauh dari harapan. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam pengelolaan energi fosil (misal eksplorasi dan pembangunan kilang minyak baru), tanpa melupakan usaha-usaha pengembangan & pemanfaatan energi terbarukan. Ini soal kebijakan yg diambil pemerintah. Sudahkah memihak rakyat banyak? Tepat sasaran kah? Apa langkah strategis untuk kedepannya?

Mengacu pada UU No. 30 Tahun 2007, ditekankan bahwa kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang brdasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi. Sudah jelas! Kemandirian dan ketahanan energi adalah mutlak untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Lantas, seperti apa kebijakan energi sekarang? Sungguh kita semua mengharapkan kebijakan pemerintah yang pro rakyat, dimana energi dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Potensi energi kita besar, tanggung jawab kita terhadapnya pun besar pula. Pedulilah terhadap energi. Karena ini bukan hanya milik kita, tapi juga untuk anak cucu kita.”
 
Toggle Footer